 |
| Ketua DPRD Maluku Utara, Ikbal Ruray (dok: Istimewa) |
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Maluku Utara dalam audiensi bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dan KSOP Cabang Ternate, Jumat (6/11/2026). Upaya tersebut akan diperjuangkan melalui pemerintah pusat hingga manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Dalam pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari kebutuhan tambahan armada penyeberangan, pengembangan infrastruktur pelabuhan, hingga peningkatan kualitas pelayanan transportasi laut.
Ketua DPRD Maluku Utara, Ikbal Ruray, mengatakan penambahan kapal feri merupakan kebutuhan mendesak bagi Maluku Utara yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Ketersediaan armada yang memadai sangat menentukan kelancaran mobilitas masyarakat maupun distribusi barang antardaerah.
"Dukungan DPRD, kami tinggal menunggu apa yang disampaikan oleh General Manager PT ASDP. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk diperjuangkan, baik ke DPR RI, Komisi V, kementerian, maupun Regional 4 ASDP di Makassar," ujar Ketua DPRD Malut Ikbal Ruray
Persoalan ketepatan jadwal keberangkatan kapal juga menjadi perhatian DPRD. Keterlambatan feri selama ini kerap dikeluhkan masyarakat karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan kebutuhan perjalanan warga.
"Ini juga menjadi keluhan masyarakat. Feri sering terlambat dan terkadang tidak tepat waktu," katanya
Ikbal menjelaskan kondisi geografis Maluku Utara yang lebih dari 70 persen wilayahnya berupa perairan menjadikan transportasi laut, khususnya kapal feri, memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat.
Karena itu, penambahan armada harus diikuti dengan penyediaan kapal yang layak, berkualitas, serta memiliki kapasitas angkut yang memadai. DPRD tidak ingin penambahan kapal hanya menjadi wacana tanpa memberikan solusi nyata terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kapal-kapal yang diberikan sebaiknya layak dan memiliki kapasitas yang cukup sehingga pelayanan kepada masyarakat jauh lebih maksimal," tegas politikus Golkar tersebut.
Sementara itu, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate, Erlisetya Wahyudi, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi DPRD terkait kebutuhan tambahan kapal kepada manajemen ASDP.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan realisasi penambahan armada karena masih memerlukan kajian dan penyesuaian dengan perencanaan perusahaan.
"Memang saat ini ASDP juga sedang melakukan penambahan kapal di seluruh Indonesia. Namun, masukan dari Ketua DPRD ini tentu akan kami sampaikan untuk mendorong konektivitas di Maluku Utara," kata Wahyudi.
Dorong Pengembangan Fasilitas Pelabuhan
Selain membahas kebutuhan armada, audiensi tersebut juga menyinggung rencana pengembangan fasilitas Pelabuhan Feri Ternate. ASDP berencana merelokasi kantor operasional ke lokasi baru di sekitar masjid sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan pelabuhan.
Pengembangan tersebut meliputi perluasan area parkir kendaraan, pembangunan kantor baru, serta penyediaan terminal penumpang. Bahkan, area pelabuhan berpeluang diperluas melalui reklamasi untuk menambah kapasitas penampungan kendaraan sebelum naik kapal.
Terkait pembiayaan pembangunan, Wahyudi menjelaskan bahwa anggaran pengembangan fasilitas tersebut bersumber dari internal perusahaan mengingat ASDP merupakan badan usaha milik negara (BUMN).
"Kalau anggaran karena kami BUMN, berasal dari internal," timpalnya
Bahas Penataan Pelabuhan Ahmad Yani
Di sisi lain, Ikbal juga membahas rencana pengembangan Pelabuhan Ahmad Yani Ternate bersama Pelindo Regional 4 Cabang Ternate.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pemisahan aktivitas terminal penumpang dengan kegiatan bongkar muat peti kemas agar operasional pelabuhan lebih tertata dan efisien.
"DPRD mengusulkan pengembangan area sekitar 150 meter di sisi utara pelabuhan untuk menunjang aktivitas penumpang. Selain itu, sejumlah kantor yang berada di dalam kawasan pelabuhan diusulkan untuk dipindahkan ke luar kawasan agar aktivitas operasional peti kemas memiliki ruang yang lebih luas," paparnya
Penataan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses bongkar muat barang sekaligus menekan biaya distribusi logistik. DPRD menilai kelancaran arus barang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Maluku Utara.
"Pemerintah daerah perlu lebih aktif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan pelabuhan. Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara DPRD, ASDP, Pelindo, serta pemerintah daerah terus diperkuat sehingga berbagai rencana pengembangan dapat segera direalisasikan," pungkasnya
Audiensi tersebut dihadiri Ketua DPRD Maluku Utara Ikbal Ruray, Wakil Ketua I Kuntu Daud, Wakil Ketua III Is Suaib, serta General Manager ASDP Cabang Ternate Erlisetya Wahyudi bersama jajaran.*
