 |
| Sekretaris GMKI Cabang Jailolo, Raffy Wadja |
Sekretaris Cabang GMKI Jailolo, Raffy Wadja, menegaskan bahwa dugaan aktivitas pertambangan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi. Pasalnya, aktivitas yang diduga berlangsung tanpa izin itu berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan merusak ekosistem di wilayah setempat.
"Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan. Bagaimana mungkin kawasan yang seharusnya dilindungi justru diduga menjadi lokasi aktivitas pertambangan? Apakah pemerintah tidak mengetahui, atau ada persoalan pengawasan yang selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya?" tanya Raffy, kepada Lensahalmahera.com, Senin (9/11/2026).
Raffy mengatakan, dugaan aktivitas pertambangan tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh, termasuk informasi mengenai perusahaan milik pengusaha berinisial J yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan kegiatan pertambangan tersebut.
"Apabila aktivitas pertambangan itu terbukti dilakukan tanpa izin dan melanggar ketentuan perundang-undangan, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya
 |
| Aktifitas Galian C di Desa Tosoa |
Merujuk pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut.
Selain itu, Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan beserta perubahannya juga mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin yang dipersyaratkan di dalam kawasan hutan.
Bagi perseorangan, ancaman pidana dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Sementara bagi korporasi, ancaman pidananya dapat mencapai 20 tahun penjara dan denda Rp50 miliar, apabila unsur-unsur tindak pidananya terbukti terpenuhi.
"Ini bukan persoalan kecil. Jika benar terjadi pelanggaran, dampaknya bukan hanya konsekuensi pidana bagi pelaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis, hilangnya tutupan vegetasi, erosi, sedimentasi sungai, terganggunya sumber air, bahkan meningkatkan risiko banjir dan longsor. Kerugian lingkungan seperti ini tidak mudah dipulihkan dan masyarakat sekitar bisa menjadi pihak yang paling dirugikan," ujarnya
Raffy menambahkan, aktivitas pertambangan yang tidak terkendali juga berpotensi menghilangkan fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat.
GMKI Desak Investigasi dan Penegakan Hukum
Atas persoalan tersebut, GMKI Cabang Jailolo mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, instansi kehutanan yang berwenang, Dinas Lingkungan Hidup, serta APH agar segera turun langsung melakukan pemeriksaan di lokasi.
Menurutnya, persoalan tersebut mencakup kepastian status kawasan hutan, legalitas perusahaan, perizinan pertambangan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, hingga kelengkapan dokumen lingkungan.
"Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada polemik dan saling lempar tanggung jawab. Pemerintah harus membuka informasi kepada publik. Jika ditemukan pelanggaran, hentikan aktivitas yang melanggar hukum dan proses pihak yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu," timpalnya
Ia juga meminta agar pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan diwajibkan melakukan pemulihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan pengusaha dan kekuatan modal. Hutan lindung bukan warisan pribadi dan bukan pula ruang bebas untuk dieksploitasi," terangnya
GMKI Cabang Jailolo akan terus mendorong agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius. Menurutnya, pengawasan terhadap dugaan kerusakan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan ekologis dan melindungi kepentingan masyarakat.
"Menjaga hutan bukan sekadar menjaga pepohonan, tetapi menjaga sumber kehidupan. Ketika hukum diabaikan dan lingkungan dirusak, masyarakatlah yang pada akhirnya harus membayar mahal," tandasnya. (LH)
