Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kejari Halteng Gelar Sosialisasi JAGA DESA di Weda

Kasi Intel Kejari Halteng, Alli Usman dan jajaran Kejari (dok: LH)

WEDA, Lensahalmahera.com — Di tengah geliat pembangunan yang terus bergerak dari desa, pengelolaan anggaran menjadi salah satu fondasi penting agar setiap rupiah benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat.

Pesan itu dibawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Tengah melalui sosialisasi program JAGA DESA (Jaksa Garda Desa) di Kecamatan Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kegiatan yang dirangkai dengan penerangan hukum tersebut yang berlangsung di Kantor Camat, Kecamatan Weda, Selasa (22/9/2026).

Agenda ini menjadi bagian dari upaya Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, memberikan pemahaman hukum kepada pemerintah desa, khususnya dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola keuangan desa.

Kasi Intel Kejari Halmahera Tengah, Alli Usman, mengatakan JAGA DESA merupakan salah satu program unggulan Kejaksaan RI yang bertujuan mendorong pemerintah desa memahami aspek hukum dalam menjalankan tugas dan mengelola anggaran.

Menurutnya, pemahaman terhadap aturan menjadi penting agar penggunaan dana desa tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan.

"Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan pemerintahan dan dana desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Alli, Kamis (24/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Alli Usman, menjadi narasumber. Turut hadir para kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Foto bersama usai kegiatan JAGA DESA (dok: LH)

Dalam pemaparannya, Ali menjelaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa.

Sebab, di balik angka-angka dalam laporan keuangan desa, terdapat harapan masyarakat yang menanti pembangunan, pelayanan, dan program yang menyentuh langsung kehidupan mereka.

"Melalui kegiatan itu, pemerintah desa diharapkan semakin memahami aspek hukum dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola keuangan desa," ujar Alli.

Melalui sosialisasi tersebut diharapkan pemerintah desa dapat belajar agar terhindar dari potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan yang dapat berujung pada persoalan hukum.

Alli menegaskan JAGA DESA tidak semata-mata menjadi ruang pengawasan. Tetapi, program ini juga membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk berkonsultasi mengenai aspek hukum sebelum mengambil kebijakan.

Kemudian itu, pengelolaan dana desa diharapkan tidak hanya tepat secara administrasi, tetapi juga tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Pendampingan tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dana desa benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya (red)