 |
| Praktisi hukum Maluku Utara, Ian Matheis, S.H (dok: istimewa) |
WEDA, Lensahalmahera.com — Sikap Kepala Desa Waekobe, Weda Tengah, Halmahera Tengah, berinisial JB, yang menolak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi wartawan terkait pemberitaan sebelumnya mendapat sorotan dari praktisi hukum Maluku Utara.
Penolakan tersebut terjadi pada Kamis (3/9/2026), ketika wartawan Lensahalmahera.com berupaya meminta klarifikasi atau hak jawab JB terkait pemberitaan berjudul “Di Balik Kasus Dugaan Penganiayaan di Weda Tengah, Korban Ungkap Saksi Takut Beri Keterangan" yang diterbitkan pada 2 September 2026.
Praktisi hukum Ian Matheis mengatakan, hak jawab dan ruang klarifikasi merupakan bagian penting dalam pemberitaan media. Setiap pihak yang diberitakan perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan agar informasi yang diterima publik tetap berimbang dan proporsional.
"Jadi, hak jawab dalam pemberitaan media itu sangat penting. Pihak yang diberitakan memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang dan proporsional," kata Ian, Jumat (4/9/2026).
Ia menjelaskan, ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab, yang mengatur bahwa hak jawab diberikan secara proporsional, segera, dan tanpa diskriminasi.
Ian menilai pejabat publik, termasuk kepala desa, semestinya memanfaatkan ruang konfirmasi yang diberikan wartawan untuk menyampaikan penjelasan atau klarifikasi atas informasi yang berkaitan dengan dirinya.
"Kalau seorang pejabat publik menolak memberikan klarifikasi ketika dikonfirmasi, tentu itu menjadi persoalan yang keliru," ujarnya.
Ruang klarifikasi tidak hanya penting bagi pihak yang diberitakan, tetapi juga bagi media dan masyarakat. Penjelasan dari kades dinilai dapat membantu publik memperoleh informasi yang lebih utuh sekaligus menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
"Seharusnya kepala desa memberikan hak jawab ketika wartawan melakukan konfirmasi, bukan malah menolak. Supaya publik tahu kebenaran informasi dari kedua sisi dan pemberitaan dapat berjalan secara berimbang serta proporsional," jelasnya.
Ian juga menegaskan bahwa media memiliki fungsi sebagai kontrol sosial. Karena itu, pejabat publik tidak semestinya melakukan tekanan atau intimidasi terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Ian juga mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut. Ia juga menyinggung langkah hukum apabila pihak yang diberitakan memilih menempuh jalur laporan polisi terkait pemberitaan.
"Jika tidak ada masalah, buat apa oknum kades terkesan takut memberikan klarifikasi? Jangan-jangan ada yang disembunyikan? Bagaimana bisa, ketika tidak mau memberikan klarifikasi sebagai pejabat publik kemudian membungkam wartawan dengan membuat laporan polisi dengan dalil pencemaran nama baik? Sangat keliru!" pungkasnya. (red)
