 |
| Kepala Biro Hukum GMIH, Arnold N. Musa, S.H.,M.H |
WEDA, Lensahalmahera.com — Kepala Biro Hukum Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), Arnold N. Musa, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Tengah segera mencabut papan nama yang memuat klaim atas tanah milik GMIH di wilayah Weda.
Arnold menilai, keberadaan papan klaim tersebut tidak semestinya dibiarkan karena tanah yang dipersoalkan secara historis telah dimiliki dan dikuasai GMIH jauh sebelum Kabupaten Halmahera Tengah terbentuk sebagai daerah otonom.
"Pemerintah daerah harus segera mencabut papan nama klaim tersebut. Jangan sampai keberadaan papan itu justru menimbulkan kesan seolah-olah tanah milik GMIH merupakan tanah yang baru muncul setelah terbentuknya pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah. Fakta sejarah dan keberadaan GMIH di Weda harus dihormati," kata Arnold kepada Lensahalmahera.com, Sabtu (31/10/2026).
Arnold mengatakan bahwa persoalan pertanahan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemasangan tanda atau papan klaim. Setiap pihak yang mengaku memiliki atau menguasai suatu bidang tanah harus mampu menunjukkan dasar hak dan dokumen kepemilikan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Ia menyebutkan, GMIH memiliki sejarah panjang di Halmahera, termasuk keberadaan aset dan tanah gereja di Weda yang telah ada jauh sebelum terbentuknya pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta berhati-hati dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan aset atau tanah yang secara historis telah menjadi bagian dari kepemilikan dan pelayanan GMIH.
"Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan, bukan pihak yang dapat secara sepihak menentukan siapa pemilik suatu tanah tanpa dasar hukum yang terang. Kalau ada klaim, mari dibuktikan dengan dokumen dan dasar hak, bukan dengan papan nama," tegasnya.
Arnold juga meminta Pemda Halmahera Tengah mengedepankan prinsip kepastian hukum, penghormatan terhadap hak keperdataan, serta penyelesaian persoalan pertanahan secara terbuka dan bermartabat.
Menurutnya, pencabutan papan klaim tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Pemerintah seharusnya hadir memastikan setiap persoalan pertanahan diselesaikan berdasarkan hukum dan bukti, bukan justru menambah ketegangan di tengah masyarakat.
"Kami meminta Pemda Halteng tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Cabut papan klaim itu, kemudian dudukkan persoalannya secara terbuka. Kalau ada pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, silakan tunjukkan dasar hukumnya. GMIH juga siap mempertanggungjawabkan dasar kepemilikannya," ujarnya.
Lebih lanjut, Arnold menegaskan bahwa GMIH tetap menghormati kewenangan pemerintah daerah sepanjang dijalankan sesuai ketentuan hukum. Namun, penghormatan terhadap kewenangan pemerintahan tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran atas tindakan yang berpotensi mengabaikan hak keperdataan pihak lain.
"Ini bukan semata soal papan nama. Ini soal penghormatan terhadap hak dan sejarah. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian hukum, bukan menciptakan ketidakpastian baru," pungkasnya. (Red)
