 |
| Ilustrasi |
Sorotan tersebut mencuat menyusul pernyataan Kepala Seksi Intelijen Kejari Halbar, Lehavre, yang menyebut dokumen secara formil telah lengkap. Namun, pihak kejaksaan masih perlu memastikan apakah bantuan tersebut benar-benar diterima oleh para penerima.
Diketahui, anggaran Bansos Tahun Anggaran 2023–2024 yang disebut Kejari Halbar mencapai Rp3 miliar, masing-masing Rp1,5 miliar pada 2023 dan Rp1,5 miliar pada 2024.
Menurut Frangki, kelengkapan dokumen secara administratif tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh proses penyaluran bansos telah berjalan sesuai fakta di lapangan.
"Jangan sampai penanganan perkara hanya terjebak pada kelengkapan administrasi. Kalau secara dokumen ada tanda terima, tetapi setelah diverifikasi penerima ternyata tidak pernah menerima bantuan, maka itu harus didalami secara serius karena bisa mengarah pada dugaan perbuatan pidana," kata Frangki, Rabu (7/10/2026).
Ia menilai, verifikasi terhadap penerima harus menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara. Jika ditemukan tanda terima atau dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, penyidik dapat mendalami kemungkinan adanya pemalsuan dokumen maupun dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan alat bukti yang ditemukan.
Frangki juga mempertanyakan sejauh mana pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Ia mempertanyakan keberanian Kejari Halmahera Barat apakah dapat menuntaskan kasus tersebut atau tidak.
Menurutnya, penyidik perlu melihat seluruh rangkaian proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pencairan, pengadaan hingga penyaluran bansos.
"Dalam penanganan perkara korupsi, penyidik harus melihat seluruh rangkaian prosesnya. Siapa yang mengusulkan, siapa yang menetapkan, siapa yang mencairkan, siapa yang mengendalikan pelaksanaan dan siapa yang menerima manfaatnya. Jangan hanya berhenti pada pelaksana teknis," ujarnya.
Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap pejabat atau pihak tertentu tidak berarti yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah. Pemanggilan dapat dilakukan untuk memperoleh keterangan dan membuat terang perkara, sepanjang memiliki relevansi dengan perkara yang sedang ditangani.
"Yang penting bukan soal siapa pejabatnya, tetapi apakah orang tersebut mengetahui, memiliki kewenangan atau mempunyai keterkaitan dengan proses yang sedang diperiksa. Kalau relevan, tentu harus diklarifikasi," katanya.
Selain penyaluran, Frangki meminta Kejari Halbar mendalami proses pengadaan barang bansos, termasuk pembelian minyak dan beras yang disebut dilakukan di Manado maupun Ternate.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya dengan mencocokkan nota atau kuitansi. Penyidik perlu memastikan apakah transaksi benar-benar terjadi, barang tersedia dan benar-benar disalurkan kepada penerima, serta harga yang dibayarkan sesuai dengan kewajaran.
"Kalau ada perbedaan antara lokasi pengadaan, nota, rekening pembayaran dan keberadaan barang, itu harus ditelusuri. Rekening perusahaan atau toko, dokumen transaksi, stok barang hingga keterangan pihak yang menjual harus diverifikasi," jelasnya.
Frangki juga menilai proses penghitungan kerugian keuangan negara tidak semestinya menghentikan pengumpulan alat bukti maupun pemeriksaan saksi.
Menurutnya, sembari proses penghitungan kerugian negara berjalan sesuai kewenangan lembaga yang berwenang, penyidik tetap dapat melakukan pendalaman terhadap dokumen, penerima bansos, aliran dana dan pihak-pihak yang berkaitan.
"Proses verifikasi penerima, pemeriksaan dokumen, penelusuran aliran dana, pemeriksaan pihak terkait dan pengumpulan alat bukti tetap harus berjalan. Jangan sampai seluruh proses menunggu satu tahapan saja," ujarnya.
Ia meminta Kejari Halbar memberikan kejelasan mengenai hasil verifikasi terhadap penerima bansos sekaligus menelusuri seluruh rantai pengelolaan anggaran.
"Kasus bansos ini menyangkut uang publik dan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat. Karena itu, penanganannya harus berdasarkan bukti, transparan dan menyentuh seluruh pihak yang memang memiliki keterkaitan. Kalau ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum," tandasnya (calo)
