 |
| Kepala Dinas Disperindag Halmahera Tengah, Rijja Rajana (dok: LH) |
Langkah ini merespons informasi yang disampaikan oleh Kepala SMKN 2 Halmahera Tengah, Asdar, pada Kamis (17/9), mengenai variasi tarif sewa lapak di wilayah tersebut yang berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp1,3 juta.
Kepala Disperindag Halmahera Tengah, Rijja Rajana, menegaskan bahwa seluruh pengelolaan lapak yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah wajib tunduk pada ketentuan kontrak resmi yang telah disepakati bersama.
"Ketika kontrak diterbitkan, terdapat hak dan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Jika ditemukan pelanggaran terhadap klausul yang telah diatur, pemerintah daerah tidak segan untuk memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku," ujar Rijja saat dikonfirmasi Lensahalmahera.com, Rabu (21/10/2026).
Terkait keberadaan lapak di depan SMKN 2 Halmahera Tengah, Rijja mengaku pihaknya masih perlu mendalami mekanisme pengelolaannya di lapangan. Oleh karena itu, Disperindag akan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat guna memastikan legalitas dan status pemanfaatan lahan tersebut.
"Saya belum dapat memastikan apakah ada pelanggaran dalam tata kelola di lokasi tersebut karena masih dalam proses verifikasi. Namun, jika fasilitas berada di bawah pengelolaan Disperindag, regulasinya sangat jelas," tegasnya.
Rijja menjelaskan, timnya akan menguji apakah terjadi penyalahgunaan fungsi lapak yang tidak sesuai dengan klausul perjanjian awal.
"Apabila terbukti ada alih fungsi atau penyimpangan yang melanggar kontrak kerja sama, maka mekanisme penegakan sanksi akan diberlakukan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Disperindag mengedepankan pendekatan persuasif melalui klarifikasi menyeluruh dengan seluruh stakeholders sebelum mengambil tindakan hukum atau administratif.
"Prinsipnya, kami menghimpun konfirmasi dari semua pihak terlebih dahulu untuk merumuskan solusi terbaik agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Jika ditemukan permasalahan, kita duduk bersama untuk menyelesaikan," terangnya.
Penataan Pasar dan Peninjauan Kontrak 2027
Selain menyoroti tata kelola lapak, Rijja menuturkan pentingnya penataan kawasan pasar secara komprehensif. Ia menekankan bahwa aktivitas perdagangan tidak boleh mengokupasi bahu jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum.
"Kawasan pasar memiliki peruntukan khusus dan tidak membenarkan penggunaan bahu jalan untuk aktivitas berjualan demi menjaga keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Akses jalan di area pasar seharusnya difungsikan khusus untuk mobilitas kawasan tersebut," paparnya.
Rijja mengakui masih banyak aspek dalam pembenahan tata ruang pasar di Halmahera Tengah yang perlu diperbaiki secara bertahap. Evaluasi komprehensif ini telah dibahas secara internal oleh Disperindag.
"Kami menyadari masih banyak hal yang perlu dibenahi. Tadi kami baru saja menggelar rapat internal khusus untuk membahas pembenahan sektor perpasaran ini," tambahnya.
Sebagai langkah konkret jangka panjang, Rijja mengungkapkan bahwa Disperindag Halmahera Tengah dijadwalkan melakukan peninjauan ulang (review) terhadap seluruh kontrak pemanfaatan lapak, kios, toko, dan aset fasilitas perdagangan daerah mulai tahun 2027.
Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan para pengguna fasilitas terhadap kewajibannya, sekaligus mewujudkan tata kelola ruang perdagangan yang tertib, transparan, dan selaras dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
"Pada tahun 2027 mendatang, seluruh dokumen kontrak pemanfaatan aset perdagangan akan kita evaluasi dan tinjau ulang secara menyeluruh," pungkasnya. (Red)
