 |
| Ilustrasi |
JAILOLO, Lensahalmahera.com — Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Barat disorot terkait dugaan kekurangan volume pekerjaan proyek pembangunan Kantor Camat Loloda, Halmahera Barat, tahun anggaran 2022. Dugaan kekurangan volume pekerjaan tersebut mencapai lebih dari Rp70 juta.
Sorotan tersebut datang dari seorang aktivis antikorupsi setempat, ia mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Barat, Fabianus Atajalim, untuk memastikan dugaan penyimpangan proyek tersebut.
Dan sejumlah item yang dipersoalkan meliputi pekerjaan plesteran dinding, pemasangan tegel, hingga pembangunan teras kantor.
Menurutnya, Aparat Penegak Hukum (APH) perlu menelusuri persoalan tersebut secara menyeluruh, mulai dari dokumen kontrak, realisasi pembayaran, hingga kondisi fisik bangunan di lapangan.
"Pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan nilai kontrak, sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab," kata dia, Kamis (15/10/2026)
Berdasarkan dokumen anggaran yang dikantongi, proyek pembangunan Kantor Camat Loloda itu memiliki alokasi APBD tahun 2022 sebesar Rp1.084.441.435. Sementara itu, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tercatat sebesar Rp904.876.336,68.
Perbedaan nilai anggaran dan HPS tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut bersama dokumen kontrak, laporan kemajuan pekerjaan, serta hasil pemeriksaan teknis terhadap bangunan.
Diketahui saat itu menjabat sebagai Camat Loloda sebelum sebelum menduduki posisi strategis saat ini Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Barat.
Hingga berita ini diterbitkan, awak Lensahalmahera.com masih berupaya mengkonfirmasi ke Kadishub Halbar Fabianus Atajalim, terkait dugaan penyimpangan proyek tersebut. (Kai)
