 |
| Ilustrasi |
Dana bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan 2024 itu masing-masing dialokasikan sebesar Rp1,5 miliar per tahun. Saat ini, perkara tersebut tengah dalam proses penyidikan oleh Kejari Halmahera Barat.
Dalam proses penanganannya, sejumlah pihak telah diperiksa, termasuk 68 kepala desa dan dua penyedia barang yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan.
Raffy menegaskan, Kejari Halmahera Barat perlu mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dan memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
"Masyarakat menaruh harapan besar kepada Kejari Halbar untuk membuktikan integritasnya dalam menangani kasus ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Seluruh pihak yang terlibat, siapa pun itu, harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Raffy, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, perkara tersebut bukan semata-mata menyangkut nilai anggaran, melainkan juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di daerah.
Ia mengingatkan, penanganan perkara yang tidak transparan dan akuntabel berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
"Jika kasus ini tidak ditangani secara transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan dipertaruhkan. Mari buktikan bahwa hukum berjalan untuk semua pihak tanpa pandang bulu," tegasnya.
Harapan besar Kejari Halmahera Barat terus mendalami perkara tersebut hingga seluruh fakta terungkap. Sementara itu, masyarakat diharapkan tetap mengawal proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Kai)
