WEDA, Lensahalmahera.com — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Halmahera Tengah, Maluku Utara, mencatat sebanyak 6.277 karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang Januari hingga September 2026.
Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Disnaker Halmahera Tengah, Ruslia Gani, S.E., mengatakan tingginya angka PHK tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta adanya sejumlah proyek yang mengalami lost project.
Selain itu, PHK juga terjadi karena pelanggaran berat yang dilakukan karyawan, pengunduran diri (resign), hingga berakhirnya masa kontrak kerja yang tidak diperpanjang.
"Iya, ada penyesuaian RKAB dan lost project," kata Ruslia kepada Lensahalmahera.com, Senin (5/10/2026).
Menurut Ruslia, dari total 6.277 karyawan yang tercatat terkena PHK, lebih dari 5.000 karyawan di antaranya berkaitan dengan pelanggaran berat dan sejumlah alasan lainnya.
"Ada pelanggaran berat, resign, berakhirnya kontrak, kemudian ada juga yang kontraknya tidak diperpanjang," ungkapnya.
Ruslia menjelaskan, kondisi tersebut turut memengaruhi keberlangsungan hubungan kerja di sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Halmahera Tengah.
Meski begitu, Ruslia berharap perusahaan maupun pihak terkait dapat mengedepankan pembinaan terhadap karyawan sehingga PHK dapat diminimalkan
"Kalau dari saya, menginginkan jangan sampai PHK terjadi. Jika masih bisa dibina ya dibina, agar tingkat pengangguran bisa berkurang," pungkasnya (red)
