Kejari dan Pemkab Halbar Teken MoU, Fokus Selamatkan Aset Daerah

Kepala Kejari Halnar, Djino Dian Talakua, S.H., M.H., (dok: Kai)

JAILOLO, Lensahalmahera.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di bawah kepemimpinan Bupati James Uang menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), Rabu (14/10/2026). Langkah ini difokuskan pada penguatan pendampingan hukum, penyelamatan aset daerah, serta mendukung penyelesaian berbagai persoalan yang melibatkan pemerintah daerah dan pihak ketiga.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah koordinasi antara kedua lembaga, khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Halmahera Barat. Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh dukungan hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan dan aset milik daerah.

Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Djino Dian Talakua, S.H., M.H., menjelaskan bahwa bidang Datun memiliki sejumlah kewenangan, di antaranya memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, serta pelayanan hukum lainnya kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Yang menjadi fokus utama kerja sama tersebut adalah upaya penyelamatan aset pemerintah daerah dan penyelesaian tunggakan yang berkaitan dengan pihak ketiga.

"Jadi, murni Datun. Salah satunya penyelamatan aset maupun tunggakan bagi Pemda Halmahera Barat terkait dengan pihak ketiga, maupun aset-aset Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang masih dikuasai oleh pihak-pihak lain," kata Djino saat diwawancarai, Rabu (14/10/2026).

Ia menambahkan, keberadaan bidang Datun dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperoleh pertimbangan dan bantuan hukum dalam menghadapi persoalan perdata maupun tata usaha negara sesuai kewenangan kejaksaan.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu membantu Pemkab Halmahera Barat mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan aset daerah, sekaligus mendorong penyelesaian terhadap aset yang masih dikuasai pihak lain.

Selain itu, pendampingan hukum juga diharapkan dapat mendukung penyelesaian persoalan yang melibatkan pemerintah daerah dan pihak ketiga, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski begitu, penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal yang perlu ditindaklanjuti melalui pelaksanaan kerja sama secara konkret. Hasilnya akan terlihat dari sejauh mana upaya penyelamatan aset daerah dan penyelesaian persoalan hukum dapat dilakukan secara efektif.

Dengan adanya kerja sama tersebut, masyarakat Halmahera Barat diharapkan tidak hanya melihat penandatanganan MoU sebagai seremoni kelembagaan, tetapi juga sebagai awal dari langkah nyata dalam melindungi aset daerah dan menjaga kepentingan publik. (Kai)