 |
| Kejaksaan Negeri Halmahera Barat (dok: istimewa) |
JAILOLO, Lensahalmahera.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat, Maluku Utara, mulai mendalami dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan hibah yang bersumber dari APBD dengan memeriksa 34 kepala desa. Perkara yang mencakup anggaran sekitar Rp3 miliar untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2024 itu kini telah memasuki tahap penyelidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Djino Dian Talakua, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut akan terus berlanjut. Pemeriksaan terhadap puluhan kepala desa dilakukan untuk mengumpulkan keterangan dan mendalami dugaan penyimpangan penggunaan anggaran daerah tersebut.
"Kasus bansos akan terus kami lanjutkan. Kami sudah periksa saksi kepala-kepala desa, sudah 34 kami periksa, dan kasus bansos ini sudah masuk pada tahapan penyelidikan," ujar Djino, Rabu (15/10/2026)
Berdasarkan informasi yang disampaikan, anggaran bansos dan hibah yang menjadi perhatian dalam perkara ini mencapai sekitar Rp3 miliar. Nilai tersebut terdiri atas anggaran sekitar Rp1,5 miliar pada Tahun Anggaran 2023 dan Rp1,5 miliar pada Tahun Anggaran 2024.
Selain perkara tersebut, terdapat pula laporan terpisah mengenai dugaan penyimpangan dana senilai Rp1,18 miliar. Tetapi, keterkaitan laporan tersebut dengan perkara bansos dan hibah senilai sekitar Rp3 miliar belum dapat dipastikan dan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
"Pemeriksaan terhadap 34 kepala desa menjadi bagian dari upaya mengumpulkan informasi untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran. Keterangan para saksi diharapkan dapat membantu mengungkap alur penggunaan dana serta memastikan apakah terdapat perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum," ungkapnya
Dana bansos dan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari keuangan publik yang penggunaannya harus sesuai ketentuan dan peruntukan. Karena itu, penanganan perkara ini menjadi penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.
"Dugaan penyimpangan tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Belum ada kesimpulan hukum mengenai ada atau tidaknya tindak pidana dalam perkara tersebut," pungkasnya
Kejari Halmahera Barat menegaskan akan melanjutkan penanganan kasus ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. (Kai)
