 |
| Bidang Bapenda Halmahera Barat, Muhammad Mathar (dok: Kai) |
JAILOLO, Lensahalmahera.com — Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga kini masih memiliki kewajiban penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp 22,1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Kewajiban tersebut berasal dari sejumlah komponen pajak daerah yang menjadi bagian Pemerintah Halmahera Barat, namun belum melunasi—ditransfer seluruhnya oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
"Terdapat beberapa komponen pendapatan yang masih menjadi kewajiban Pemprov Maluku Utara kepada Pemkab Halbar," kata Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Halmahera Barat, Muhammad Mathar, Kamis (8/10/2026) saat diwawancarai
Muhammad Mathar menyebutkan komponen terbesar berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp19,420 miliar. Terdapat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp133 juta, Pajak Air Permukaan sebesar Rp748 juta, serta Pajak Rokok sebesar Rp1,8 miliar.
"Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, total kewajiban DBH Pemprov Maluku Utara kepada Pemkab Halbar mencapai sekitar Rp22,101 miliar," ungkapnya
Mathar mengatakan, keterlambatan transfer DBH tersebut dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan belanja daerah. Sebab, pendapatan yang menjadi bagian pemerintah daerah telah diperhitungkan dalam struktur APBD untuk membiayai berbagai program dan kegiatan.
"Kalau uangnya tidak ada, belanja itu terganggu. Karena uang yang ada di APBD itu kan untuk belanja yang harus ada," jelasnya
Menurutnya terkait upaya mendorong percepatan transfer DBH, persoalan tersebut berada pada ranah pimpinan pemerintah daerah, antara Bupati Halmahera Barat dan Gubernur Maluku Utara.
"Kalau itu kan area pimpinan, antara Bupati dan Gubernur. Dalam pertemuan-pertemuan atau rapat musyawarah antara pimpinan daerah pasti sudah sering disampaikan," jelasnya.
Mathar berharap kewajiban tersebut dapat segera diselesaikan agar yang menjadi hak Pemerintah Halmahera Barat dapat tersalur ke kas daerah.
"DBH menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan belanja dalam APBD, termasuk pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Barat," pungkasnya (Kai)
