 |
| Ketua LPP Tipikor Halteng, Fandi Rizky (dok: Istimewa) |
WEDA, Lensahalmahera.com — Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor) Halmahera Tengah, mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa jajaran pengurus Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Fagogoru Maju Bersama (FMB), Kamis (15/10/2026)
Desakan tersebut menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang secara akumulatif mencapai Rp7,62 miliar.
Ketua LPP Tipikor Halteng, Fandi Rizky, mengatakan desakan itu didasarkan pada sejumlah temuan pemeriksaan yang dinilai perlu ditindaklanjuti untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah pada perusahaan milik pemerintah tersebut berjalan sesuai ketentuan.
Dalam keterangannya, Fandi merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor 18.A/T/LHP/DJPKNVI.TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Berdasarkan laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mencatat penyertaan modal kepada Perusda FMB dalam neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.620.755.000. Nilai itu merupakan akumulasi penyertaan modal sejak perusahaan tersebut didirikan.
Di sisi lain, Perusda FMB tercatat mengalami kerugian hingga tahun 2022 sebesar Rp3.084.298.966. Kondisi tersebut, menurut LPP Tipikor Halteng, perlu menjadi perhatian serius dan ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan pengelolaan serta pertanggungjawaban penyertaan modal daerah.
Perusda FMB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tercatat memiliki 100 persen kepemilikan atas perusahaan tersebut.
Sorotan terhadap pengelolaan penyertaan modal Perusda FMB bukan kali pertama muncul. Dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 Nomor 17.B/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025, BPK juga mencatat permasalahan terkait penyertaan modal kepada perusahaan tersebut yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan temuan pemeriksaan tersebut, LPP Tipikor Halteng menyoroti empat aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan Perusda FMB.
Pertama, penyertaan modal dinilai belum didukung dokumen perencanaan dan analisis investasi yang memadai.
Kedua, perusahaan disebut belum menyusun laporan keuangan komparatif dan belum menjalani audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
Ketiga, LPP Tipikor menyoroti belum dilaksanakannya fungsi pengawasan internal maupun eksternal terhadap operasional dan manajerial perusahaan. Keempat, sistem pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan serta kinerja Perusda FMB dinilai belum memadai.
Atas dasar itu, LPP Tipikor Halteng meminta Ditreskrimsus Polda Maluku Utara menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan melakukan pendalaman sesuai kewenangan hukum yang berlaku.
"Kami meminta Ditreskrimsus Polda Malut bergerak cepat demi menyelamatkan keuangan daerah. Penyertaan modal yang bersumber dari APBD ini adalah uang rakyat Halmahera Tengah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum," tegas Fandi.
LPP Tipikor Halteng berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri pengelolaan penyertaan modal tersebut secara menyeluruh, termasuk memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, awak Lensahalmahera.com masih berupaya mengkonfirmasi kepada pihak pengurus Perusda FMB dan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terkait temuan yang disoroti LPP Tipikor Halteng.*
