 |
| Praktisi hukum Frangki Luang, S.H., M.Si., Cpl, (dok: istimewa) |
JAILOLO, Lensahalmahera.com — Proyek Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Sidangoli, Jailolo Selatan, Halmahera Barat, senilai Rp8,03 miliar, menuai sorotan tajam dari praktisi hukum menyusul dugaan penggunaan material batu, pasir, dan kerikil dari aktivitas pengerukan Sungai Maliyora yang status perizinannya belum diketahui.
Berdasarkan data tender, proyek Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Sidangoli memiliki pagu anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp8.332.400.000. Pemenang tender adalah CV El Barra Perkasa dengan nilai penawaran dan negosiasi sebesar Rp8.036.833.370,64.
Praktisi hukum Frangki Luang, S.H., M.Si., Cpl, mengatakan legalitas sumber material merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan proyek pemerintah, terlebih proyek tersebut menggunakan anggaran negara hingga miliaran rupiah.
Untuk itu, Kapolres Halbar AKBP Muhammad Musni dan Kapolsek Jailolo Selatan IPDA Agung Wira Nugraha, S.Tr.K., segera menelusuri dugaan tersebut dengan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan
"Polisi harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah aktivitas pengerukan Sungai Maliyora memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai material yang digunakan dalam proyek pemerintah justru berasal dari aktivitas yang bermasalah secara hukum," kata Frangki, Senin (19/10/2026)
Dia mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) perlu memeriksa asal-usul material, pihak yang melakukan pengerukan, dokumen perizinan, serta proses pengangkutan material dari lokasi pengambilan menuju tempat pekerjaan.
"Jangan hanya melihat proyeknya berjalan atau tidak. Sumber material yang digunakan juga harus diperiksa. Apakah pengambilannya sah, apakah dokumennya lengkap, dan apakah kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan yang diwajibkan," ujarnya.
Apabila aktivitas pengambilan batu, pasir, dan kerikil tersebut memenuhi unsur kegiatan pertambangan tanpa izin yang diwajibkan, maka persoalan itu dapat ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum pertambangan.
Rujukan itu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158 yang mengatur sanksi pidana bagi kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.
"Ketentuan hukum harus menjadi dasar pemeriksaan. Jika ditemukan indikasi kuat adanya kegiatan penambangan tanpa izin, aparat perlu mendalami dan memprosesnya sesuai kewenangan. Namun, semuanya harus berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan, bukan sekadar dugaan," tegasnya
Sementara itu, dampak pengerukan terhadap lingkungan sungai juga perlu menjadi perhatian serius dari instansi berwenang.
Pemeriksaan harus memastikan apakah kegiatan tersebut memenuhi kewajiban lingkungan sesuai jenis dan skala aktivitasnya, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.
"Jangan sampai pengambilan material dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan lingkungan. Pemerintah dan aparat harus memastikan kegiatan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dan lingkungan," timpalnya
Kemudian Frangki meminta instansi teknis terkait tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik proyek, tetapi turut memastikan material yang digunakan berasal dari sumber yang sah.
"Proyek pemerintah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kalau materialnya diambil dari sumber yang legal, silakan dibuktikan dengan dokumen yang sah. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan," ucapnya
Pemeriksaan terhadap sumber material penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam rantai pelaksanaan proyek, mulai dari pengambilan material hingga penggunaannya di lokasi pekerjaan.
"Seluruh prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Aparat perlu memastikan pekerjaan berjalan sesuai aturan, termasuk dari sisi sumber material yang digunakan," tandasnya. (Kai)
