 |
| Pemuda Patani Timur Fikran S |
Salah satu pemuda Patani Timur Fikran, mengatakan sebelum mendorong pembentukan daerah otonom baru, pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan tata kelola pemerintahan yang ada. Menurutnya, pemekaran wilayah tidak boleh sekadar menjadi agenda administratif atau politik tanpa didukung kebutuhan objektif dan perencanaan yang matang.
"Rakyat hari ini tidak semata-mata membutuhkan daerah otonomi baru. Rakyat membutuhkan kehidupan yang aman dan nyaman di atas tanah leluhurnya, pelayanan publik yang layak, pembangunan yang adil, serta perlindungan hak asasi manusia," kata Fikran, kepada Lensahalmahera.com, Sabtu (24/10/2026).
Fikran menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur dari banyaknya daerah baru yang dibentuk, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses pelayanan dasar, dan menjamin pemerataan pembangunan.
Desak Transparansi Aktor dan Kepentingan Pemekaran
Dia mempertanyakan sejauh mana informasi mengenai pihak pengusul dan pendorong pembentukan CDOB PGK telah disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, publik perlu mengetahui siapa saja yang terlibat, apa tujuan yang hendak dicapai, serta bagaimana proses dan tahapan pengusulannya.
Selain itu, ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka berbagai kepentingan yang mungkin berkaitan dengan wacana tersebut, termasuk kepentingan politik maupun ekonomi, agar masyarakat dapat menilai rencana pemekaran berdasarkan informasi yang memadai.
"Ini mesti jelas. Publik harus bisa memetakan aktor dan kepentingan di balik rencana pemekaran, agar masyarakat tidak terjebak dalam persoalan pemekaran tanpa memahami tujuan dan konsekuensinya," ujarnya
Keterbukaan informasi menjadi penting untuk mencegah berkembangnya persepsi bahwa pemekaran lebih mengakomodasi kepentingan elite daripada kebutuhan masyarakat.
Persepsi tersebut harus dijawab melalui penjelasan resmi, data yang dapat diuji, serta mekanisme pengawasan publik yang terbuka.
Evaluasi Pemekaran Sebelumnya Dinilai Penting
Sebelum melangkah menuju pembentukan daerah baru, Fikran menekankan pemerintah melakukan evaluasi objektif terhadap pengalaman pemekaran sebelumnya.
Evaluasi itu perlu mengukur dampak pemekaran terhadap kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, akses terhadap layanan dasar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kesiapan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan harus menjadi pertimbangan utama. Pemekaran, menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan dukungan politik atau pembentukan struktur birokrasi baru, tetapi harus ditopang aparatur yang kompeten, perencanaan realistis, serta pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.
"Kalau dimekarkan lalu persoalannya tetap sama, kita patut mempertanyakan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat atau justru lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok elite," terangnya
Penilaian hasil evaluasi pemekaran sebelumnya harus menjadi salah satu dasar untuk mengukur apakah pembentukan CDOB PGK benar-benar diperlukan dan layak dilanjutkan.
Kemandirian Fiskal Harus Diperhitungkan
Tak hanya itu, persoalan kemampuan keuangan daerah juga menjadi perhatiannya. Ia meminta pemerintah memaparkan secara terbuka proyeksi pendapatan dan belanja, sumber pembiayaan, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, serta kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara berkelanjutan.
Pembentukan daerah baru berpotensi menambah kebutuhan belanja birokrasi, pembiayaan aparatur, dan pembangunan fasilitas pemerintahan. Karena itu, seluruh konsekuensi anggaran harus diperhitungkan secara cermat sebelum keputusan diambil.
Kajian kelayakan CDOB PGK, harus menunjukkan bahwa pembentukan daerah baru tidak sekadar menambah struktur pemerintahan, tetapi juga mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
"Jangan sampai pemekaran hanya menambah struktur pemerintahan, sementara kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan publik belum terjamin," tegasnya.
Masyarakat Harus Dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan
Tidak berhenti disitu, Fikran juga mempertanyakan sejauh mana masyarakat Patani Gebe Kepulauan telah dilibatkan dalam pembahasan wacana pemekaran tersebut.
Alasan mempercepat pembangunan tidak cukup menjadi dasar untuk mendorong pemekaran tanpa penjelasan mengenai kebutuhan yang hendak dijawab, alternatif kebijakan yang tersedia, serta risiko yang mungkin timbul.
Menurutnya, masyarakat adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan kelompok lain yang terdampak harus mendapatkan ruang yang memadai untuk menyampaikan pandangan.
"Konsultasi publik, tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup, memiliki kesempatan menyampaikan keberatan, serta mengetahui bagaimana aspirasi mereka dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan," bebernya
Pemerintah harus memberikan penjelasan resmi mengenai status dan dasar hukum proses pemekaran, termasuk relevansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang disebut dalam perdebatan mengenai rencana tersebut.
Dasar hukum, batas kewenangan, dan mekanisme partisipasi masyarakat harus dijelaskan secara terang agar publik dapat memahami proses yang sedang berjalan.
Perlindungan HAM Harus Menjadi Prioritas
Fikran menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Patani Gebe Kepulauan.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat berhak hidup aman dan bermartabat di atas tanah leluhurnya, memperoleh pelayanan yang layak, serta menikmati pembangunan yang adil tanpa mengabaikan hak-hak dasar mereka.
Apabila wacana pemekaran belum disertai kajian objektif, transparansi informasi, kesiapan sumber daya manusia, dan jaminan manfaat yang terukur, pemerintah perlu mendengarkan serta menjawab keberatan masyarakat secara serius.
Fikran menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan bagian dari kontrol publik terhadap kebijakan yang menyangkut masa depan daerah.
Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh mengabaikan pertanyaan masyarakat, melainkan memberikan klarifikasi dan sosialisasi secara terbuka mengenai rencana pembentukan CDOB PGK.
Tujuh Tuntutan kepada Pemerintah:
- Pemerintah memberikan klarifikasi resmi mengenai status, tahapan, dasar hukum, dan urgensi pembentukan CDOB Patani Gebe Kepulauan.
- Pemerintah membuka informasi mengenai pihak pengusul, kajian kelayakan, tujuan, manfaat, risiko, serta konsekuensi anggaran pemekaran.
- Melakukan evaluasi transparan terhadap pengalaman pemekaran sebelumnya sebagai dasar untuk menilai kesiapan daerah.
- Menjelaskan kemampuan fiskal dan kesiapan sumber daya manusia agar pemekaran tidak menambah beban pemerintahan tanpa menghasilkan peningkatan pelayanan publik.
- Melibatkan masyarakat secara bermakna, termasuk masyarakat adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan unsur masyarakat lainnya dalam konsultasi publik.
- Memprioritaskan pembenahan tata kelola pemerintahan yang ada, terutama dalam pengelolaan anggaran, pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- Menempatkan perlindungan hak asasi manusia, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Wacana pemekaran tidak seharusnya berjalan tanpa kejelasan informasi, kajian yang dapat diuji, dan pelibatan masyarakat yang terdampak. Ia juga meminta agar dugaan mengenai kepentingan politik maupun ekonomi dijawab melalui transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Sikap saya jelas, benahi pemerintahan yang ada, evaluasi pemekaran sebelumnya, buka informasi kepada publik, dan libatkan rakyat dalam setiap keputusan strategis. Jangan memaksakan pemekaran sebelum kebutuhan, kesiapan, dan manfaatnya bagi masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," timpalnya
Harapan besar, masa depan Patani Gebe Kepulauan bukan semata-mata urusan pemerintah atau elite politik, melainkan menyangkut hak seluruh masyarakat yang harus dihormati, didengar, dan dilindungi. (Red)
