 |
| Aksi warga palang kantor Desa Kulo Jaya (dok: warga) |
Aksi tersebut dipicu ketidakhadiran kepala Desa dan pihak PT. Halmahera Sukses Mineral (HSM). Padahal sebelumnya telah disepakati untuk membahas persoalan lahan masyarakat di kawasan hutan Sakaulen yang telah digusur untuk pembangunan jalan produksi PT HSM.
Warga mengaku hingga kini belum memperoleh kepastian terkait penyelesaian ganti rugi atas lahan tersebut. Mereka mendesak persoalan yang menyangkut hak wajib ditangani secara transparan dengan pemilik lahan.
Diketahui Kepala Desa Kulo Jaya dan pihak PT. HSM juga tidak terlihat di lokasi pertemuan tanpa ada kejelasan.
Mereka juga mempertanyakan peran pemerintah desa yang dinilai belum maksimal dalam menjembatani kepentingan warga dengan pihak perusahaan.
"Dorang (pemdes dan pihak PT. HSM) sudah berjanji tapi itu omong kosong. Pemerintah desa seharusnya menjadi perantara dengan perusahaan, bukan hanya diam membiarkan hak kami tertunda terus-menerus," kata salah satu warga pemilik lahan dengan kecewa.
Sementara itu, Sekretaris Desa Apner Dowongi menjelaskan, aksi pemalangan tersebut dipicu oleh tuntutan warga terkait ganti rugi lahan yang hingga kini belum diselesaikan.
Menurutnya, sebelum telah dilakukan pertemuan di kantor PT HSM yang melibatkan perwakilan pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut.
"Dari hasil pertemuan itu, torang sepakat akan ada pertemuan lanjutan di kantor desa yang seharusnya dilaksanakan hari ini," ujar Apner saat dihubungi.
Ia juga menjelaskan bahwa kepala desa tidak dapat hadir karena sedang berduka atas meninggalnya sang ibu dan saat ini berada di Kota Ternate.
"Kepala desa lagi berduka, mamanya meninggal," ungkapnya.
Kemudian, Apner menyebutkan bahwa pertemuan berikutnya direncanakan, pada Senin (12/10). Namun, lokasi dan kepastian belum diketahui
"Nanti tunggu informasi dari kepala desa dulu," jelasnya.
Warga berharap pemerintah desa dan pihak PT. HSM segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan tersebut, sehingga sengketa tidak berlarut-larut dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. (red)
