Gubernur Sherly Rombak Pejabat Pemprov Malut, 10 Pejabat Dapat Posisi Baru

Foto bersama setelah dilantik

SOFIFI, Lensahalmahera.com — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos merombak 10 pejabat administrator dan pengawas diantaranya eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Mulai dari sektor pendidikan, kebencanaan, pertanian, kehutanan hingga pengelolaan perbatasan daerah.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin (2/11/2026). Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir memimpin prosesi pelantikan tersebut.

Mutasi ini salah satunya menggeser Ismail Idris dari jabatan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara menjadi Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Posisi yang ditinggalkannya kini dipercayakan kepada Anton Toyib sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMA.

Berdasarkan lampiran Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/Kep/Kep/ADM/MU/009/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026, terdapat 10 pejabat yang memperoleh penempatan baru.

Daftar lengkap pejabat dan jabatan barunya:

1. Ismail Idris – Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
2. Anton Toyib – Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Nasrun Salama – Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Faisal Alfredo – Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian.
5. Fregis Nitalessy – Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Utara.
6. Rahmawati Umar – Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
7. Sahril Totona – Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai.
8. Risko Christian Azawailo – Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Olahan pada UPTD Balai Pengembangan Produk Olahan Kelautan dan Perikanan.
9. Zainudin G. Kamal – Kepala Seksi Penghapusan Aset UPTD Pengelola Aset Daerah BPKAD.
10. Nadira Minabari – Kepala Subbidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar.

Dalam sambutannya, Samsuddin A. Kadir mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab tersebut, kata dia, tidak hanya kepada pimpinan, tetapi juga kepada Tuhan.

"Untuk itu, amanah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan profesional, agar pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan," kata Samsuddin.

Dia menegaskan, perubahan posisi jabatan harus diikuti komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap pejabat diminta bekerja sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.

Perombakan ini menjadi bagian dari penataan organisasi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Meski demikian, efektivitas mutasi tersebut pada akhirnya akan diukur dari kemampuan para pejabat baru dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.*