 |
| Kepala Dinas Disperindag Halmahera Barat, Zefanya Murary |
JAILOLO, Lensahalmahera.com — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Halmahera Barat, Maluku Utara, mencatat tiga dari sembilan pasar tradisional yang tersebar di sejumlah wilayah mengalami kondisi mati suri, salah satunya adalah Pasar Dodinga.
Kepala Disperindag Halbar, Zefanya Murary, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan pasar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pasar di Halmahera Barat ada sembilan yang tersebar di beberapa titik. Dari jumlah itu, terdapat tiga pasar yang kondisinya mati suri, salah satunya Pasar Dodinga," kata Zefanya, kepada Lensahalmahera.com, Rabu (4/11/2026)
Persoalan pengelolaan pasar selama ini berkaitan dengan kondisi lahan serta masih rendahnya realisasi penerimaan retribusi pasar.
Dia mengatakan, bahwa potensi PAD dari sektor retribusi pasar sebenarnya dapat mencapai Rp150 juta hingga Rp200 juta. Tapi, realisasi penerimaan yang berhasil diperoleh sejauh ini hanya sekitar Rp53 juta dalam satu tahun.
"Potensi PAD dari retribusi pasar seharusnya bisa mencapai Rp150 juta sampai Rp200 juta. Namun, realisasi yang diperoleh hanya sekitar Rp53 juta dalam satu tahun," ujarnya
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disperindag Halmahera Barat berencana melakukan penertiban di Pasar Akelamo pada Desember 2026. Langkah ini juga akan disertai intervensi terhadap fungsi pasar, termasuk pengawasan harga sejumlah komoditas, seperti cabai.
Disperindag juga akan mendorong penerapan sistem digitalisasi dalam pengelolaan retribusi pasar. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi penerimaan sekaligus memastikan hasil retribusi dapat dimanfaatkan kembali untuk pembenahan fasilitas dan kebutuhan pasar.
"Untuk retribusi pasar, kita akan dorong digitalisasi. Kita juga akan membuat kebijakan agar apa yang dihasilkan dari pasar bisa dikembalikan lagi untuk pembenahan dan kebutuhan pasar," terangnya
Zefanya mengakui, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala bagi dinas teknis dalam menjalankan program pembenahan pasar. Karena itu, dukungan anggaran dinilai penting agar berbagai program penataan dan pengembangan pasar dapat berjalan optimal.
Selain pembenahan pasar, Disperindag juga akan memberikan perhatian terhadap pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM yang sebelumnya telah menerima bantuan dan menunjukkan perkembangan usaha akan diusulkan kembali untuk mendapatkan bantuan lanjutan.
"Kami di dinas teknis juga mengalami kesulitan jika tidak didukung anggaran. Selain itu, pelaku UMKM yang sudah menerima bantuan dan menunjukkan perkembangan usaha akan diusulkan kembali agar bisa mendapatkan bantuan lanjutan," tandasnya. (Kai)
