Peringatan Hari Bhayangkara setiap 1 Juli bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi bagi institusi kepolisian dalam menjalankan amanat konstitusi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Jufri mengingatkan bahwa saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri pada 2021, Listyo Sigit Prabowo memperkenalkan konsep POLRI Presisi, yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Konsep tersebut, kata Jufri, menjadi arah transformasi kelembagaan kepolisian agar mampu mengantisipasi berbagai tantangan keamanan, bekerja secara profesional, bertanggung jawab, serta menegakkan hukum secara transparan dan berkeadilan.
"Semangat Presisi tidak boleh berhenti sebagai slogan semata. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan melalui pelayanan publik dan penegakan hukum yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke daerah," ujar Jufri, pada Rabu, 1 Juli 2026.
Dirinya menilai HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi Kapolda Maluku Utara, yang baru untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan dan penegakan hukum di daerah. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian hanya dapat dibangun melalui profesionalisme, integritas, dan keberanian melakukan pembenahan internal.
Jufri berikan tiga "PR" untuk Kapolda Maluku Utara:
Pertama, Jufri meminta Kapolda Maluku Utara harus mengevaluasi secara menyeluruh kinerja para Kapolres di seluruh Kabupaten/Kota. Menurutnya, kepemimpinan di tingkat kewilayahan harus mampu menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, berintegritas, serta mengedepankan pendekatan humanis.
"Keberhasilan seorang Kapolres tidak hanya diukur dari kemampuannya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh rasa keadilan dan menaruh kepercayaan kepada institusi kepolisian," tegasnya.
Kedua, ia mendorong agar disiplin internal terus ditegakkan dengan memberikan sanksi tegas tanpa kompromi kepada setiap anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melanggar peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penegakan hukum yang adil harus dimulai dari dalam institusi sendiri. Ketegasan terhadap pelanggaran internal justru akan memperkuat legitimasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap POLRI.
Ketiga, ia juga menyoroti kondisi Maluku Utara sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, agraria, lingkungan, dan investasi yang kompleks. Dalam situasi tersebut, ia menilai kepemimpinan kepolisian harus memiliki sensitivitas sosial, keberanian moral, dan komitmen kuat untuk menempatkan hukum sebagai panglima.
"Penegakan hukum harus mampu melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ruang demokrasi, serta memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak warga negara," katanya.
Sebagai organisasi kemahasiswaan yang berlandaskan nilai intelektualitas, moralitas, dan pengabdian, GMKI memandang hubungan antara masyarakat sipil dan kepolisian harus dibangun sebagai kemitraan yang kritis dan konstruktif.
"Dukungan terhadap POLRI bukan berarti mengabaikan kritik. Sebaliknya, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari tanggung jawab moral agar institusi kepolisian semakin profesional, demokratis, dan dicintai rakyat," ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Jufri berharap semangat POLRI Presisi benar-benar menjadi budaya kerja yang hidup dalam setiap lini pelayanan kepolisian, termasuk di Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa reformasi kelembagaan harus terus dijaga agar kehadiran POLRI semakin dirasakan sebagai pelindung masyarakat sekaligus penegak hukum yang berpihak pada keadilan.
"Atas nama Koordinator Wilayah XV GMKI Maluku Utara, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga POLRI semakin profesional, humanis, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat. Jadilah sahabat rakyat, mitra dalam menjaga demokrasi, serta garda terdepan dalam menghadirkan keadilan bagi seluruh warga negara," tandasnya (sandi)
