 |
| Ketua Front Fagawene Halteng, Oktaviana K. Takuling (dok: istimewa) |
Ketua Front Fagawene Halmahera Tengah, Oktaviana K. Takuling, mengatakan sejak kesepakatan, Selasa (7/7/2026) lalu hingga saat ini tidak ada progres serta kejelasan dari Pemerintah Daerah, DPRD, dan Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Tengah.
"Rens waktu di sepakati bersama hingga sejauh ini tarada (tidak ada) progres atau informasi yang jelas soal realisasi tuntutan. Pemda, DPRD, dan DLH terkesan diam," kata Oktaviana, Sabtu (1/8/2026) saat dihubungi via WhatsApp
Oktaviana menegaskan agar Pemerintah Daerah, DPRD, dan DLH jangan menganggap remeh tuntutan aksi dari masyarakat kedua desa tersebut. Masyarakat sangat terdampak dengan efek buruk dari hilirisasi pertambangan, untuk itu Pemda perlu memberikan atensi serius terhadap masyarakat
"Torang (kami) pertanyakan sikap Pemda untuk memperhatikan kesejahteraan lingkar tambang, karena terkesan acuh," ucapnya
Untuk itu, pada Kamis (6/8/2026) ada gerakan aksi jilid ke II. Menurutnya aksi tuntutan tetap sama tetapi tuntutan sebelumnya targetnya harus goal. Selanjutnya masih banyak persoalan terkait dengan pencemaran lingkungan, sampah, dan soal listrik yang semestinya digratiskan bagi masyarakat lokal.
"Pemda, DPRD, dan DLH tolong seriusi tuntutan warga. Kalau mau (ingin) bermain-main masyarakat punya cara. Maka aktivitas mobil LV perusahaan, logistik perusahaan tertahan berhari-hari dan berminggu-minggu sampe (hingga) tuntutan di realisasikan," kesalnya
Tuntutan aksi sebelumnya, yakni:
- Ketersediaan air bersih
- Kompensasi atas atap seng warga yang korosi akibat aktivitas industri
- Akomodasi mengancam UMKM
- Transparansi CSR/PPM
- Pengendalian debu
"Pastinya ada aksi yang lebih besar dilakukan jika tidak direalisasikan, karena masyarakat so (sudah) sangat muak dengan janji yang tarada implementasi," pungkasnya (red)
.jpg)
