 |
| SMKN 2 Halmahera Tengah (dok: LH) |
Kepala SMK Negeri 2 Halmahera Tengah, Asdar, S.Pd.I, membenarkan adanya pembayaran lapak dengan nominal antara Rp500 ribu hingga Rp1,3 juta. Nominal tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam pertemuan yang melibatkan pedagang, pemerintah desa, komite, serta pemuda Karang Taruna.
"Soal retribusi lapak itu terjadi setelah ada rapat antara desa dengan komite, kemudian melibatkan pemuda Karang Taruna," kata Asdar kepada Lensahalmahera.com, Kamis (17/9/2026).
Perbedaan itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing pedagang. Pedagang yang menetap di lokasi dikenakan biaya lebih tinggi, sementara pedagang yang tidak tinggal di lokasi membayar lebih rendah.
"Yang Rp1,3 juta itu karena ada pedagang yang langsung tinggal di situ. Kalau yang Rp500 ribu, mereka tidak tinggal," jelasnya.
Ia mengatakan, pihak sekolah juga memberikan toleransi kepada pedagang yang belum mampu memenuhi pembayaran.
"Kalau hasil mereka belum mencukupi, kami tidak memaksa. Kadang mereka belum bayar karena masih kekurangan dan kami memahami kondisi mereka," ujarnya.
Lahan Diklaim Milik Sekolah
Di tengah polemik tersebut, pihak sekolah menegaskan area yang kini digunakan sebagai lokasi lapak pedagang merupakan bagian dari lahan sekolah berdasarkan dokumen hibah.
"Kalau dilihat dari surat hibah, dari ujung lapak sampai ujung lapak itu merupakan lahan sekolah," katanya.
Tetapi keberadaan lapak pedagang mulai berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah. Sejumlah fasilitas sekolah, termasuk toilet, juga disebut turut digunakan oleh para pedagang.
"Fasilitas sekolah seperti WC mereka pakai. Aktivitas pedagang di depan sekolah sangat mengganggu aktivitas belajar anak-anak juga," ungkapnya.
Selain penggunaan fasilitas, persoalan kebersihan juga menjadi perhatian pihak sekolah. Sampah yang menumpuk di saluran air disebut menimbulkan aroma tak sedap dan berdampak terhadap lingkungan sekolah.
Dana Retribusi Disebut untuk Perbaikan Sekolah
Terkait penggunaan dana pembayaran lapak, Asdar menyebut sebagian dana yang diterima sekolah digunakan untuk membantu memperbaiki fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan, termasuk bagian atap yang bocor.
Sementara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang dapat digunakan untuk kebutuhan perbaikan, namun jumlahnya terbatas.
"Dana BOS memang ada untuk perbaikan, tetapi tidak banyak. Kami bersyukur ada bantuan dari retribusi lapak sehingga bisa memperbaiki bagian-bagian yang bocor," katanya.
Asdar kembali menegaskan bahwa pembayaran lapak tersebut bukan merupakan permintaan sepihak dari pihak sekolah, melainkan hasil kesepakatan dalam pertemuan bersama.
"Berdasarkan pembagian dana retribusi tersebut dialokasikan 40 persen untuk komite sekolah, 40 persen untuk desa, dan 20 persen untuk pemuda," ungkapnya
Pihak Sekolah Minta Pedagang Dipindahkan
Asdar berharap pemerintah daerah segera merealisasikan lokasi pasar baru sehingga aktivitas perdagangan tidak lagi berlangsung di sekitar area sekolah.
Ia menyebut, Bupati Halmahera Tengah sebelumnya telah turun langsung ke lokasi dan menyampaikan rencana pemindahan para pedagang. Namun, hingga kini, lokasi pasar yang dijanjikan tersebut belum terealisasi.
"Bupati sudah pernah turun dan menjanjikan adanya lokasi pasar. Sampai saat ini kami mempertanyakan kapan lokasi tersebut ada," katanya.
Dia menegaskan bahwa pihak sekolah sejak awal tidak menginginkan lahan tersebut menjadi tempat berjualan. Tetapi para pedagang datang dan membuka lapak secara bertahap meski sebelumnya telah ada larangan dari pihak sekolah.
"Awalnya kami tidak mengizinkan, tetapi mereka datang terus dan berjualan di situ," tandasnya. (asira)
