 |
| Anggota DPRD Malut Deabora Tongo Tongo dan Nazlatan Ukhra Kasuba, |
Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, meminta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, segera merealisasikan janji perbaikan jalan dan jembatan di Loloda Utara yang sebelumnya telah disampaikan kepada masyarakat.
"Saat ini kita telah merancang APBD Tahun Anggaran 2027. Dan akhir tahun lalu Gubernur telah berjanji akan melakukan perbaikan jalan dan jembatan tersebut," kata Nazlatan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan ke-III TA 2025/2026, DPRD Maluku Utara, Senin (20/7/2026)
Politisi partai Gerindra itu mengaku hasil reses yang dilakukan di Loloda Utara, masih menemukan banyak ruas jalan dan jembatan dalam kondisi rusak sehingga dinilai menghambat aktivitas masyarakat. Menurutnya persoalan infrastruktur di wilayah tersebut harus menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2027.
"Saya berharap pada Tahun Anggaran 2027, pembangunan jalan dan jembatan di Loloda Utara benar-benar menjadi prioritas pemerintah daerah," tegasnya
Tak hanya itu, Nazlatan juga meminta Pemprov Maluku Utara segera menyelesaikan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH), kepada pemerintah Halmahera Utara dan Pemerintah Pulau Morotai. Keterlambatan penyaluran DBH turut menghambat pembangunan fasilitas pelayanan dasar, termasuk puskesmas di sejumlah kecamatan.
"Masih banyak puskesmas yang belum memadai, tetapi pemerintah kabupaten terkendala kemampuan anggaran. Karena itu utang DBH diharapkan segera dibayarkan agar pembangunan bisa dilakukan," pungkasnya
Sementara itu, anggota DPRD Maluku Utara dari Fraksi Golkar, Deabora Tongo Tongo, juga menagih realisasi janji Pemerintah Maluku Utara terkait bantuan alat tangkap bagi nelayan di Desa Doitia, Loloda Utara.
Bantuan tersebut dijanjikan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat mengunjungi wilayah yang terdampak bencana beberapa waktu lalu.
"Wakil Gubernur berjanji akan memberikan bantuan alat tangkap kepada nelayan. Proposal sudah disusun masyarakat dan telah diserahkan langsung ke Dinas Perikanan," ucapnya.
Deabora mengaku hingga kini masyarakat masih terus mempertanyakan kepastian realisasi bantuan tersebut. Dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait belum menghasilkan kepastian karena masih menunggu arahan pimpinan.
"Saya membawa amanah masyarakat. Hampir setiap waktu mereka menghubungi saya untuk menanyakan perkembangan bantuan tersebut. Karena itu kami berharap janji yang telah disampaikan segera direalisasikan," timpalnya
Desakan dua legislator perempuan tersebut menjadi sinyal kuat agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan seluruh komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui program dan penganggaran pada APBD 2027, terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah Loloda Utara. (red)
