 |
| Ilustrasi |
Hal itu disampaikan Rahman menyusul aksi unjuk rasa sejumlah massa yang mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara mengusut dugaan suap dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat.
Tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan penerimaan dua unit mobil tersebut tidak benar. Ia meminta pihak yang menyampaikan tudingan agar menunjukkan bukti, bukan sekadar membangun opini di ruang publik.
"Informasi itu tidak benar dan sangat saya sayangkan karena menyerang pribadi saya tanpa dasar yang jelas. Sekali lagi saya tegaskan, ini hoaks. Jika ada yang menuduh, silakan tunjukkan buktinya dan jangan sekadar membangun opini," ujar Rahman saat memberikan klarifikasi di Ternate, Rabu (2/9/2026).
Menurut Rahman, pihaknya tidak pernah menutup diri terhadap kritik maupun pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah. Ia bahkan menyatakan siap menghadapi proses evaluasi, pemeriksaan, maupun penegakan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Dia menilai pengawasan masyarakat, media, dan aparat penegak hukum (APH) merupakan bagian penting dalam memastikan proyek infrastruktur pemerintah berjalan transparan dan akuntabel.
"Kami siap dikritik dan tidak pernah alergi terhadap proses hukum atau pemeriksaan. Namun, kritik harus berbasis data. Jika memang ada bukti pelanggaran, silakan laporkan ke lembaga berwenang," tegasnya.
Ia menyayangkan munculnya tuduhan serius ke ruang publik tanpa disertai data maupun fakta yang menurutnya dapat dipertanggungjawabkan.
Rahman meminta polemik terkait pembangunan Sekolah Rakyat tidak diarahkan menjadi persoalan personal. Menurutnya, isu yang tidak didukung fakta berpotensi menimbulkan kegaduhan dan mengganggu pelaksanaan program pembangunan di Maluku Utara.
Ia memastikan Satker Pelaksana Prasarana Strategis Wilayah Maluku Utara tetap menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
"Silakan awasi dan kritik pekerjaan kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, tunjukkan datanya dan kami akan bertanggung jawab melakukan perbaikan. Namun jika tuduhan itu tidak benar, kami tentu berhak menyampaikan klarifikasi agar masyarakat menerima informasi yang berimbang," pungkasnya.*
