TERNATE, Lensahalmahera.com — Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung Plus Maluku Utara GMKI, Badko HMI, PKC PMII, GMNI, KAMMI, IMM, dan LMND gelar silaturahmi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas sejumlah persoalan strategis di Maluku Utara, mulai dari Kamtibmas, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan hingga penegakan hukum.
Kesempatan itu Koordinator Wilayah XV Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Maluku Utara Jufri Bayar menyampaikan gagasan terkait pembangunan daerah dan peran pemuda.
Salah satu gagasan adalah program Generasi Emas yang digagas Polda Maluku Utara. Program tersebut dinilai sebagai terobosan yang memiliki orientasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas SDM melalui dukungan pendidikan dan pemberian beasiswa.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Investasi terhadap manusia, khususnya generasi muda, juga harus menjadi perhatian utama.
"Program Generasi Emas yang digagas Polda Maluku Utara adalah program yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya berbicara soal keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi Maluku Utara," kata Jufri, Rabu (9/9/2026)
Perhatian terhadap sektor pendidikan merupakan bentuk investasi sosial yang dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang.
"Saya mengapresiasi Pak Kapolda. Menurut saya, beliau memiliki hati yang mulia karena masih memiliki kepedulian terhadap generasi Maluku Utara. Beasiswa pendidikan seperti ini harus kita dukung bersama karena dampaknya bukan hanya dirasakan hari ini, tetapi akan menentukan wajah Maluku Utara di masa yang akan datang," katanya.
Kata dia, GMKI terus membangun kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi swasta untuk memperluas akses pendidikan bagi kader-kadernya, di antaranya UKSW Salatiga, UKI Jakarta dan Universitas Kristen Maranatha Bandung.
Salah satu skema yang tengah didorong adalah pemotongan biaya kuliah sehingga kader GMKI memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi dengan beban biaya yang lebih ringan.
"Kami di GMKI juga terus mencari jalan agar kader-kader kami tidak berhenti hanya karena persoalan biaya pendidikan. Karena itu, kami membangun kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi swasta melalui skema pemotongan uang kuliah. Ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk membangun kualitas sumber daya manusia," jelasnya.
Yang menjadi atensi terhadap penegakan hukum dalam kasus yang terjadi di Desa Banemo, Halmahera Tengah.
Jufri, menegaskan proses penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
"Kami menyampaikan persoalan Banemo karena bagi kami penegakan hukum harus hadir untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Kami mengapresiasi respons Pak Kapolda yang langsung memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut," ungkapnya.
GMKI juga mendesak agar Kapolda Malut memberikan perhatian kepada seluruh jajaran Polres di Kabupaten/kota agar membangun komunikasi dan kemitraan yang lebih kuat dengan OKP Cipayung Plus.
Kemitraan antara kepolisian dan organisasi kepemudaan penting untuk menjaga situasi Kamtibmas sekaligus membuka ruang partisipasi pemuda dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.
"Kami meminta agar semangat kemitraan ini tidak hanya berhenti di tingkat Polda. Kami berharap Pak Kapolda juga memberikan atensi kepada seluruh Kapolres di kabupaten/kota di Maluku Utara agar membangun komunikasi yang baik dengan OKP Cipayung Plus," ujarnya.
OKP Cipayung Plus memiliki posisi strategis sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil dan generasi muda yang dapat menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi kepolisian.
"Kami tidak ingin pemuda hanya hadir ketika ada persoalan. Pemuda harus menjadi bagian dari solusi. Karena itu, komunikasi antara kepolisian dan OKP harus terus dibangun. Kita bisa berbeda pandangan, tetapi kepentingan kita sama, yaitu menjaga Maluku Utara tetap aman dan kondusif," tegasnya.
Ruang dialog dengan kepolisian harus terus dibuka. Kritik terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum tetap penting sebagai bagian dari fungsi kontrol masyarakat sipil, namun kritik tersebut perlu disertai gagasan dan solusi.
"Generasi Emas adalah program yang harus kita kawal bersama. Karena ketika kita bicara tentang masa depan Maluku Utara, sesungguhnya kita sedang bicara tentang anak-anak muda hari ini. Dan ketika ada institusi yang membuka ruang serta memberikan perhatian terhadap pendidikan mereka, maka itu patut diapresiasi dan didukung bersama," pungkasnya.*
